Sistem Pemerintahan Indonesia


A. Sistem pemerintahan yang ada diberbagai negara

  1. Pengertian Sistem Pemerintahan
  2. Makna sistem

1)      Kamus Umum Bahasa Indonesia

Sistem adalah susunan kesatuan – kesatuan yang  masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

2)      Sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian ,yang kait mengkait satu sama lain.

b. Unsur – unsur sistem

1)      Seperangkat komponen , elemen, bagian.

2)      Saling berkaitan/ tergantung

3)      Kesatuan yang terintegrasi ( terkait dan menyatu )

4)      Memiliki peranan dan tujuan tertentu.

c. Makna Pemerintahan

Pemerintah

  1. Dalam arti luas : Keseluruhan lembaga negara yang ada (MPR, Presiden, DPR, BPK, MA )
  2. Dalam artisempit : Eksekutif saja/ pelaksana pemerintahan (bisa Presiden, bisa Perdana Menteri )

Kepala negara : Bisa Presiden, bisa Raja, Kaisar, Sultan , Ratu yang dipertuan Agung, dll.

Jadi Sistem Pemerintahan :

a. Mekanisme dan cara kerja yang membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antar lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.

b. Keseluruhan dari susunan/ tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya, baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana / pola untuk mencapai tujuan negara.

2. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

A. Bentuk Negara

a)      Kesatuan/ Unitaris : Sistem Sentralisasi & Sistem Desentralisasi

b)     Federasi/Serikat : Negara Serikat & Serikat Negara/ Konfederasi

Keterangan    :

  1. Negara Kesatuan     : Negara yang bersusunan tunggal, kedaulatan kedalam dan keluar ditangan pemerintah pusat . (hanya ada satu UUD, Kepala negara,dewan menteri, dan Parlemen)
  2. Sistem Sentralisasi   : Kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah Negara ditangan pemerintah pusat (daerah tidak diberi hak otonom)
  3. Sistem Desentralisasi          : Daerah diberi hak otonom (hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri )
  4. Serikat / Federasi    : Negara yang bersusunan jamak/didalam negara terdapat negara bagian.
  5. Negara Serikat          : Gabungan dari beberapa negara bagian yang tidak merdeka dan tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan dari negara bagian itu.
  6. Serikat Negara          : Gabungan dari beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh baik kedalam maupun keluar.

B. Bentuk Pemerintahan

Bentuk Pemerintahan Ajaran Modern : Republik &  Monarki

Tokoh             :

  1. G  Jellineck

Dasar Pembeda : Cara pembentukan kehendak Negara

Republik-Di Pilih                                     Monarki-HakWaris/ Keturunan

2. Otto Kuellreutter

Dasar Pembeda  : Teori Persamaan dan ketidaksamaan

Republik- Rakyat punya hak yang sama               Monarki-Rakyat tidak punya hak yang sama

Macam – macam Bentuk Pemerintahan Republik :

a)      Absolut : Kekuasaan  Presiden tak terbatas / sewenang – wenang

b)     Konstitusional : Kekuasaan Presiden dibatasi Undang- Undang/ Konstitusi

c)      Parlementer : Kekuasaan Pemerintahan berada di tangan PM dan PM bertanggungjawab pada Parlemen.

Macam – macam Bentuk Pemerintahan Monarki :

a)   Absolut : Kekuasaan Raja tak terbatas/ sewenang – wengang.

b)   Konstitusional : Kekuasaan Raja dibatasi UU/ konstitusi

c)    Parlementer : Kekuasaan pemerintahan terletak ditangan PM yang bertanggungjawab kepada Parlemen, sedang Raja berkedudukan sebagai kepala negara.

C. Sistem Pemerintahan

  1. TIPE – TIPE     KABINET :

a)      Ministeriil    : -Parlementer >> Kab. Partai, Kab. Koalisi, Kab. Nasional

- Extra Parlementer

b)     Presidensiil

Dasar Pembeda        :

  1. Dilihat dari siapa yang bertanggungjawab terhadap jalannya pemerintahan
  2. Dilihat dari ada tidaknya campur tangan  parlemen/ DPR dalam pembentukkan kabinet.
  3. Dilihat dari susunan personalia kabinet yang dihubungkan dengan kekuatan politik yang ada di parlemen.

Keterangan    :

  1. Kabinet Ministeriil adalah suatu kabinet dimana tanggung jawab jalannya pemerintahan terletak di tangan perdana menteri / para menteri yang bertanggungjawab pada parlemen/ DPR , sedang kedudukan presiden hanya selaku kepala negara .
  2. Kabinet Presidensiil adalah suatu kabinet dimana tanggung jawab jalannya pemerintahan terletak ditangan presiden , sehingga kedudukan presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Para menteri diangkat dan diperhentikan presiden oleh karenanya menteri bertanggung jawab kepada presiden.
  3. Kabinet Parlementer adalah suatu kabinet yang dalam pembentukannya da campur tangan parlemen/DPR
  4. Kabinet Exstra Parlementer adalah suatu kabinet yang pembentukannya tidak ada campur tangan parlemen/DPR
  5. Kabinet Partai adalah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari satu partai
  6. Kabinet Koalisi adalah kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang menguasai kursi DPR
  7. Kabinet Nasional adalah suatu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh partai yang m empunyai kursi di Parlemen/ DPR

CIRI – CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL

  1. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
  2. Menteri – menteri pembantu presiden diangkat dan bertanggungjawab pada presiden.
  3. Menteri-menteri tidak bertanggungjawab pada DPR/ Parlemen.
  4. Presiden tidak dapat dijatuhkan Parlemen sebaliknya Parlemen tidak dapat di bubarkan Presiden.
  5. Masa jabatan pemerintahan dapat ditentukan jangka waktunya.

Ciri – ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

  1. Kekuasaan pemerintahan terletak ditangan PM
  2. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat
  3. Para menteri/ PM bertanggungjawab pada Parlemen
  4. Kabinet/ para menteri dapat dijatuhkan parlemen sebaliknya paelemen dapat dibubarkan oleh Presiden/kepala negara
  5. Jangka waktu pemerintahan tidak dapat ditentukan
  6. Pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan yang menguasai kersi Parlemen
  7. Para anggota kabinet baik seluruhnya maupun sebagian merupakan anggota parlemen.

klik Download file SISTEM PEMERINTAHAN untuk materi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia,  Penyimpangan – Penyimpngan yang terjadi kurun waktu berlakunya UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, Alat-Alat KElengkapan Negara, Latar Belakang/ alasan dikeluarkannya Dekrit Presisen 5 juli 1959, Dasar Hukum Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dll.

About these ads

5 thoughts on “Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. Pendahulu kami bersumpah, namun dianggap sampah oleh mereka yang berkuasa saat ini dengan mengabaikan banyak hal. Maka hari ini kami kembali memperbaharui sumpah PEMUDA Indonesia menjadi:
    Kami Pemuda Indonesia bersumpah:
    Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan,
    Berbangsa satu bangsa yang gandrung akan keadilan,
    Berbahasa satu bahasa anti Kebohongan….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s